KPK Minta Rumah Dinas Idle Segera Dikembalikan ke Negara

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan data kepemilikan rumah dinas yang sudah tidak jadi haknya tapi masih ditempati atau idle. Dalam waktu dekat rumah tersebut harus segera dikembalikan ke negara.

"Hal tersebut perlu diupayakan untuk menambah pengembalian kas negara," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2009).

Berdasarkan dorongan KPK, saat ini baru sekitar 6 instansi atau departemen milik pemerintah yang sudah mengembalikan aset-aset rumah ke negara. Mereka adalah Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.

"Total uang negara yang sudah diselamatkan sekitar Rp 554 miliar," imbuhnya.

Saat ini pihaknya terus mengupayakan pengembalian dari instansi lainnya. Termasuk aset-aset rumah di daerah.

"Termasuk juga soal rumah di kepolisian dan departemen pertahanan," jelasnya.

Selain itu, BP migas juga kembali menambah pengembalian aset sebesar Rp 600 miliar. Hingga saat ini berati sudah ada pengembalian hingga Rp 2,6 triliun.

"Itu berasal dari 4 kontraktor Migas," tutupnya.

(mad/ken)