Pemerintah Belum Serius Tangani Gizi Buruk

Jakarta - Kasus gizi buruk di sejumlah daerah masih sering terjadi, pemerintah dinilai belum serius menangani masalah tersebut. Pemerintah pun diminta segera mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan tingginya angka gizi buruk yang mencapai 5,4 persen dari total populasi anak-anak di Indonesia.

"Kondisi ini harus segera diperbaiki," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Edith Sumedi dalam refleksi Hari Susu se dunia di Jakarta, Senin (1/6/2009).

Menurut Edith, keadaan gizi buruk harus ditangani secara medis dan memerlukan penanganan khusus dalam waktu yang tidak singkat. Komplesitas permasalahan pangan dan gizi memerlukan penanganan yang holistik dengan pendekatan multidimensional.

"Keluarga merupakan basis yang diyakini berperan besar terhadap perbaikan gizi, sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Edith mengakui, sebenarnya masalah gizi kurang dengan kondisi micronutrient deficit, sudah mencapai 40 persen dari total penduduk. Namun, keadaan ini harus dicegah dengan pendekatan preventif, sehingga anak yang gizi kurang dapat ditingkatkan statusnya menjadi keadaan gizi baik, sedangkan anak yang gizi
kurang tidak lagi terpuruk ke status gizi buruk.

"Penangan dan perbaikan gizi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk penyajian makanan bergizi, tetapi juga terlibat di bidang edukasi yang tepat sasaran," ungkapnya.

Oleh karena itu, Edith mengatakan, pihaknya bersama Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mendukung sektor swasta dalam pembangunan kesehatan dan gizi. Salah satu contohnya kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan susu Frisian Flag Indonesia.

Human Resources & Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia (FFI) Hendro Harijogi Poedjono mengatakan, pihaknya sebagai produsen susu Frisian Flag berjanji akan menjalankan program kerja pada pemberdayaan masyarakat dan tidak menjadi donatur yang pasif.

Cikal bakal upaya pelayanan masyarakat FFI sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu melalui program konsultasi gizi tanpa biaya kepada 2.000 orang di tiga wilayah di DKI Jakarta.  Aksi ini akan dilanjutkan dengan meningkatkan cakupan menjadi 15 lokasi di Jakarta dan Yogyakarta dan mencapai 15 ribu orang.

(zal/mad)