Dephan: Ditambah atau Tidak, Pakai Skala Prioritas

Anggaran Pertahanan

Dephan: Ditambah atau Tidak, Pakai Skala Prioritas

- detikNews
Jumat, 29 Mei 2009 17:50 WIB
Jakarta - Departemen Pertahanan menyatakan ada atau tidaknya tambahan anggaran pertahanan, khususnya bagi TNI, pihaknya tetap harus memiliki skala prioritas dalam penggunaan dana yang terbatas. Prioritas itu adalah bagaimana operasional TNI bisa berjalan.

"Ditambah atau tidaknya dana pertahanan, kita selalu berorientasi kepada
lima sasaran, yaitu kesiapan operasional, pemeliharaan, mendukung pelaksanaan operasi, pendidikan dan pelatihan, serta yang terakhir kesejahteraan," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Oleh sebab itu, lanjut Sjafrie, semua sasaran itu dirangkai bersama dengan
anggaran yang terbatas dengan skala prioritas agar bagaimana operasional
TNI tetap berjalan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya perlu pemeliharaan, dukungan kesiapan, karena anggaran terbatas kita tidak bisa across the board (dipukul rata), harus ada skala prioritas," jelasnya lagi.

Sjafrie menegaskan, bila memang nanti mendapatkan tambahan anggaran, pihak Dephan dan TNI tetap memperhatikan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan, serta kesiapan operasioal.

"Berapa angkanya? Tidak perlu dibahas dulu, polanya dulu yang ditentukan," ujarnya.

Pegadaan Alutsista Komprehensif

Terkait penyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kemungkinan
penundaan pembelian kapal selam. Sjafrie mengatakan, untuk pengadaan alutsista baru harus dilihat secara komprehensif. Sebab, anggaran pertahanan yang berasal dari APBN ini ditunjukan kepada lima sasaran yang disebutkan di atas.

"Kalau pengadaan baru, kan lewat fasilitas kredit ekspor. Tapi, bedakan
antara keputusan politik dan proses manajemen Dephan. Kalau ada kebijakan
pemerintah tentu kita harus menyesuaikan," ungkapnya.

Diakui Sjafrie, target skema state credit (kredit negara) akan selesai
Desember 2009. Pengadaan dengan mekanisme tersebut dilakukan secara mencicil, seperti Helikopter Mi-17, Tank BMP-3V.

"Penjelasan TNI AL soal kapal selam juga sudah kami terima, para produsen juga sudah memberikan penjelasan. Ini kita olah menjadi satu kesiapan, tinggal kita tunggu skema anggarannya. Tapi kan dari segi manajemen, kami tetap harus ikuti kebijakan pemerintah. semua kita kerjakan kalau ada skema anggaran, kalau belum ada kita tampung sebagai persiapan pendahuluan saja," tuturnya.

(zal/mok)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait