Dualisme Kepemimpinan Bikin Pengurus Daerah KNPI Bingung

Jakarta - Konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), terkait dualisme kepemimpinan organisasi tersebut masih panjang. Akibat dualisme kepemimpinan pusat antara Ahmad Doli Kurnia dan Azis Syamsuddin membuat kalangan internal organisasi di daerah risau.

"Kita sampai saat ini masih menunggu proses penyelesaian dualisme kepemimpinan DPP KNPI," kata Wakil Bendahara DPD KNPI DKI Jakarta Agus Saragih kepada detikcom melalui telepon di Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Menurut Agus, melihat situasi organisasi kepemudaan itu, sesuai hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) KNPI DKI Jakarta ke-11, konflik bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi atau kongres luar biasa (KLB) sesuai AD/ART yang berlaku di KNPI.

"Penyelesaiannya seperti apa mungkin dalam bentuk musyawarah, islah atau KLB. Itu nanti melihat mekanisme yang berkembang di DPP," jelas Agus.

Akibat konflik kepemimpinan yang masih berlanjut ini, menyebabkan kepengurusan di daerah bingung. Bahkan, kepengurusan KNPI DKI Jakarta sampai saat ini pun belum dilantik oleh pengurus pusat.

"Pengurus KNPI Jakarta sebenarnya sudah mendapat pengukuhan dari Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja, sampai sekarang belum dilantik oleh pengurus pusat, karena adanya dualisme kepemimpinan," ungkapnya.

Agus menjelaskan, sebenarnya para pengurus KNPI DKI Jakarta sudah melakukan dialog dengan Aziz Syamsuddi dan Ahmad Doli Kurnia yang masing-masing tetap mengaku sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah sesuai Kongres di Bali dan Ancol.

"Kita tengah mengupayakan agar keduanya berdamai dan KNPI ke depannya tetap solid dan satu," ujarnya.

Agus juga menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi untuk mengambil sikap atau arah mendukung Doli atau Azis. "Itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Musprov XI KNPI DKI Jakarta, Desember 2008 lalu," tandasnya.

Ditambahkan Agus, hal Ini penting agar semuanya menghargai apa yang sudah diputuskan di tingkat Musprov. "Perlu juga kepemahaman bersama agar DKI Jakarta tetap satu, karena apabila kita terlalu dini dalam mengambil kebijakan, pilih A atau pilih B, sampai ada penyelesaian dualisme kepemimpinan DPP ini, karena dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di internal KNPI DKI Jakarta," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPD KNPI DKI Jakarta, Raden Umar menambahkan, memang dalam keputusan Musprov ke-11 KNPI DKI Jakarta, khususnya pada point ke-6 adalah hal yang perlu juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Keputusan itu penting dan menjadi refenrensi dalam mengambil suatu kebijakan di DPD.

"Saya berharap kita semua dapat berfikir jernih dengan tidak meninggalkan apa kesepakatan-kespkatan yang sudah kita ambil, namun juga perlu kita fikirkan persoalan pasal dan aturan yang harusnya sejak sekarang kita semua sama-sama belajar untuk patuh," pungkasnya.

(zal/djo)