Komnas HAM Diimbau Kritisi Kebijakan yang Berpotensi Langgar HAM

Palembang - Komnas HAM diimbau memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi mendorong adanya pelanggaran HAM. Misalnya kebijkaan terkait investasi pada dunia usaha perkebunan, pertanian, dan kehutanan.

"Banyak sekali pelanggaran HAM yang disebabkan konflik agraria. Seharusnya ke depan Komnas HAM dapat memberikan masukan kepada pemerintah, terkait potensi atau kekuatan yang banyak melakukan pelanggaran HAM, dalam hal ini misalnya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan industri perkebunan, kehutanan, atau lainnya yang terkait dengan lahan," kata praktisi politik Dhaby K Gumayra.

Hal itu dikatakan dia dalam sebuah diskusi mengenai HAM bersama Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue di sekretariat Walhi Sumsel, Jl Kapten A Rivai, Kamis (28/05/2009) malam.

Pendapat Dhaby itu dikuatkan pendapat aktivis HAM JJ Polong. Belakangan ini, menurutnya, pola pelanggaran HAM telah begeser dari kekerasan fisik menjadi cara yang lebih halus. Hal itu terlihat dari perilaku para pengusaha yang ingin mendapatkan lahan.

"Jadi, Komnas HAM sudah selayaknya mendorong adanya perbaikan dalam kebijakan investasi di Indonesia," katanya.

"Saya pikir pelanggaran HAM yang halus yang dimainkan kekuatan modal ini yang harus dikritisi Komnas HAM. Sebab kekerasan biasanya terkait dengan kepentingan modal," imbuh Dhaby.

Syafruddin mengatakan ke depan Komnas HAM mengarah pada apa yang diusulkan tersebut. Saat ini, Komnas HAM sedang mengumpulkan kasus-kasus pelanggara HAM.

"Yang mana rangking tertinggi memang terkait persoalan agraria. Kita juga butuh dukungan kawan-kawan dalam mendorong UU atau kebijakan yang terkait dengan peran Komnas HAM yang saat ini hanya mampu memberikan rekomendasi saja," jelasnya.

(tw/irw)