Seleksi Anggota BPK Dinilai Tak Legitimate

Jakarta - Seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi XI DPR terus berjalan. Proses tersebut dinilai tidak legitimate, karena tidak transparan.

"Banyak manuver DPR dalam memandulkan lembaga antikorupsi. Kini Komisi XI akan melumpuhkan BPK melalui sebuah proses yang tidak legitimate sama sekali," kata Koordinator Indonesia Bugget Watch Roy Salam.

Hal tersebut disampaikan Roy dalam acara jumpa pers bertema 'Seleksi Anggota BPK Menghilangkan Uji Kompetensi' di Sekretariat Transparency International Indonesia (TII), Jl Senayan Bawah, Jakarta, Rabu(27/5/2009).

Indikasi pemandulan BPK, menurut dia, karena komisi XI meniadakan uji kompentensi bagi calon anggota BPK. Penghilangan uji kompetensi tersebut dinilainya sebagai cara untuk memuluskan anggota DPR untuk masuk ke BPK

"Dari tahapan yang dibuat komisi XI, secara umum ada proses yang dilewati, yaitu uji kompetensi dan wawancara terbuka terhadap calon anggota," tambah Roy.

Hal senada juga disampaikan program Manager Transparency International Indonesia (TII) Heni Yuliamto. Menurut dia, Komisi XI tidak serius dalam melibatkan DPD sebagai mitra yang memberikan pertimbangan terhadap calon.

"Hanya ada daftar nama tanpa dilengkapi dokumen lengkap administratif yang menjadi syarat utama pengajuan diri sebagai calon," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Heny akan sulit bagi DPD memberikan pandangan dan pertimbangan jika tidak ada bahan sama sekali untuk menilai para calon. "Ini kesempatan bagi DPD untuk menyuarakan dukungannya untuk kepentingan publik. Karena kedudukan DPD sejajar dengan DPR," pungkasnya.

Berikut 50 nama-nama calon anggota BPK yang beredar selama ini:

1. Tarmizi
2. Ali Masykur Musa (Anggota DPR, PKB)
3. Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak)
4. Soekoyo
5. Dharma Bhakti (Sekjen BPK)
6. Baharudin Aritonang (anggota BPK)
7. Syafri AB
8. Ivone
9. Much. Sanusi
10. Widodo HM
11. T. Nurlif (Anggota DPR, Partai Golkar)
12. Eko Sembodo (Mantan Kepala BPK Perwakilan Riau)
13. Achmad Sanusi
14. Sudin Siahaan (Mantan Kepala BPK Perwakilan Papua)
15. Egam
16. Endin Sofihara (Anggota DPR, PPP)
17. Zindar Kar Marbun
18. Gunawan Sidauruk (Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat)
19. Surachmin
20. Hasan Bisri (Anggota BPK)
21. Udju Djuhaeri (Anggota BPK)
22. Bahrullah Akbar
23. Budi Purwadi
24. Soepomo Prodjoharjono (Anggota Penyusun PP 37)
25. Soemardjijo
26. Ahmad hafidz zawawi (Anggota DPR, Golkar)
27. Djoko Sutanto
28. Rizal Djalil (Anggota DPR, PAN)
29. Yunus Yosfiah (Anggota DPR, PPP)
30. Fachry Alusy
31. Dasep Abdulfatah
32. Khairiansyah
33. Misbah Hidayat (Anggota DPR, PKB)
34. Ela Nurlela
35. Suharto
36. Moermahadi Soerja Djanegara
37. Bambang Pamungkas (Dirjen BAKD)
38. Ujang Bbahar
39. Hening
40. Otto Sumandji
41. Durry Pangabean
42. T. Radja Shanan
43. Sugiharto (mantan Menneg BUMN)
44. Daeng Nadzir (masalah PP 37)
45. Dewi Hanggraeni
46. Farid Prawiranegara
47. Erry Riyana (mantan Wakil Ketia KPK)
48. Eko (asisten Taufiqurahman Ruki)
49. Maksum Khendari
50. Ign Wirawan

(nov/irw)