Hakim Militer Dilatih Penanganan Korupsi, Dephan Terbuka

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) saat ini membuka pendaftaran pelatihan hakim dalam
perkara korupsi dan peradilan militer. Departemen Pertahanan (Dephan) pun mengaku terbuka dengan rencana pelatihan bagi hakim militer untuk meningkatkan profesionalisme.

"Dalam kaitan profesionalisme, tentunya Dephan welcome dalam rangka
peningkatan profesionalitas, tidak hanya hakim, tapi di semua aspek kemampuan zaman sekarang, kita open minded kalau arahnya untuk meningkatkan kemampuan," kata Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

Oleh karena itu, lanjut Sjafrie, terkait dengan hakim aktif memang perlu
mendapatkan suatu akses formal dari pembinanya, yaitu Panglima TNI dan
para staf angkatan. Dephan selaku penentu kebijakan di bidang pertahanan melihat dalam kontruksi di mana akuntabilitas dalam sistem pertahanan itu ditegakkan.

"Kalau itu memang sama tujuannya, Dephan pasti openminded," tegasnya lagi.

Namun begitu, Sjafrie mengaku belum memperoleh informasi tentang latihan
bagi para hakim, termasuk haki militer di lingkungan MA untuk menangani kasus  korupsi tersebut.

"Secara resmi itu belum ada maupun dari informasi dari TNI pandangan yang kita sampaikan bahwa Dephan sebagai penentu kebijakan dan open minded dalam peningkatan kualitas," jelasnya.

(zal/anw)