Kejagung: Pencekalan Obligor Wewenang Menkeu

Jakarta - Kejagung sudah menyerahkan penanganan 8 obligor BLBI yang hingga kini belum membayar kewajibannya kepada Menteri Keuangan. Pencekalan kedelapan obligor itu pun kini menunggu permohonan dari Menkeu untuk diajukan ke Imigrasi, Depkum HAM.

"Menkeu yang mengeluarkan keinginan untuk mengejar obligor sehingga Cekal obligor itu wewenang Menkeu untuk diajukan ke Depkum HAM," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji saat rapat konsultasi dengan Tim pengawas kasus KLBI/BLBI DPR di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/5/2009).

Ke-8 obligor tersebut antara lain dari Bank Deka, Bank Central Dagang, Bank Centris, Bank Orien, Bank Dewa Ruci, Bank Arya Panduarta, Bank Pelita dan Bank Aken.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut dilontarkan atas pertanyaan dari salah satu tim pengawas dari Fraksi PAN Drajad Wibowo mengenai pencekalan obligor nakal.

"Pencekalan, siapa yg sudah dicekal dan siapa saja yang cekalnya akan dilanjutkan sehubungn dengan ini?" tanya Drajad.

Sebelumnya kejaksaan mengatakan tidak lagi menangani kasus BLBI. Hal ini terkait dengan menjabarkan 5 jawaban berupa instrumen penyelesaian kasus BLBI.

(nov/ken)