Indonesia Usul WHO Revisi Status Pandemi Flu Babi

Jakarta - Indonesia menjadi salah satu peserta Health Minister Special Meeting on Influenza A (H1N1) di Bangkok, Thailand. Pada kesempatan tersebut Indonesia mengusulkan agar badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) merevisi status pandemi flu H1N1.

"Indonesia mengusulkan agar WHO merevisi parameter dalam menentukan status pandemi. Karena status pendemi yang ditetapkan WHO dapat membawa konsekuensi yang cukup berat bagi suatu negara, contohnya Meksiko," kata Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari.

Hal itu disampaikan dia usai menghadiri pertemuan yang diikuti menkes se-Asean +3 (China, Korea, Jepang) pada 7-8 Mei kemarin itu. Setibanya dari Bangkok Siti langsung mengadakan jumpa pers di Departemen Kesehatan, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, penetapan status pandemi virus H1N1 pada level 6 hendaknya bukan hanya berdasarkan penularan antar manusia saja. Akan tetapi juga harus mempertimbangkan determinan klinis dan determinan virologi high atau low patogenik.

Dikatakan Siti, pertemuan antar Menkes itu menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, komitmen politik yang tinggi serta solidaritas Asean +3 untuk menghadapi ancaman outbreak dari influensa H1N1. Semua perwakilan yang hadir sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan di negaranya masing-masing dalam menghadapi virus itu.

"Yang kedua, semua member-state sepakat bahwa outbreak kali ini belum mencapai status 6 pandemi. semua sepakat bahwa pendemi ini secara klinis ringan, tapi tetap kita harus waspada," jelasnya.

Dua poin penting, lanjut Siti, juga dihasilkan. Yakni, meningkatkan efektivitas komunikasi publik agar masyarakat tidak panik. Lalu, mempertimbangkan sistem di asean +3 untuk memfasilitasi ketersediaan suplai bila terjadi keadaan darurat.

"Indonesia juga mengingatkan, meskipun dunia sedang menghadapi outbreak influenza H1N1. Asean +3 akan terus menyelesaikan proses perjuangan Indonesia dalam virus sharing dan benefit sharing di WHO," pungkasnya.

(irw/gah)