DPR Ingin Mematikan KPK

Jakarta - DPR dinilai mempunyai rencana sistematis untuk mematikan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi III dan KPK dinilai sebagai buktinya.

"PB HMI menilai DPR melakukan upaya sistematis dan bersama-sama untuk untuk mematikan KPK dan tidak beritikad baik dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha DPR harus dilawan oleh seluruh elemen masyarakat," kata Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Syahrul E Dasopang dalam siaran pers, Jumat (8/5/2009).

Menurut dia KPK harus mengabaikan tekanan DPR dan diminta untuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya, meskipun ada tekanan dari DPR. Dan juga memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada KPK untuk terus berjuang melakukan pemberantasan korupsi.

"Penetapan Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus hukum yang menimpanya jangan sampai membuat KPK berhenti untuk melakukan perang terhadap korupsi di negeri ini. Perang terhadap korupsi harus terus dilanjutkan dan KPK tidak boleh terganggu kinerjanya," jelas Syahrul.

Dia menegaskan kasus hukum yang menimpa Antasari jangan sampai melemahkan KPK dan menyurutkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dijalankan.

"Ketiadaan Antasari justru harus memicu 4 pimpinan KPK yang ada untuk bekerja lebih keras guna menjalankan tugas dan wewenang KPK untuk terus menangani berbagai kasus korupsi yang telah menjadi penyakit di negeri ini," tutupnya.
(ndr/gah)