Penanganan Flu Babi Melenceng, Peternak Babi Indonesia Dirugikan

Denpasar - Pemerintah sangat gencar mencegah masuknya virus flu babi ke Indonesia. Namun, sayangnya upaya yang ditempuh masih dinilai melenceng dari subtansi kasus tersebut.

Kritik itu disampaikan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) Denpasar di Rumah Klinik Hewan FKH Unud, Jalan Sesetan, Denpasar, Jumat (8/5/2009).

Dr IGN Komang Mahardika mengatakan, wabah virus infulenza A (H1N1) pada orang dengan episentrum Meksiko yang terjadi disebabkan oleh virus yang menular dari orang ke orang. Berdasarkan data yang tersedia saat ini, bukti bahwa babi sebagai sumber penular tidak ada sama sekali.

Potensi pandemi dan masuknya virus itu ke Indonesia paling besar adalah melalui lalu lintas orang. "Hingga saat ini, belum ada penyebaran virus H1N1 dari babi ke manusia di Indonesia," kata Mahardika.

Mahardika menilai, berdasarkan fakta tersebut, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mencegah penularan virus ini ke Indonesia melenceng.

"Karena selama ini namanya flu babi, sasaran penanganannya menjadi tidak tepat. Yang selama ini ditangani di Indonesia adalah babi, padahal virusnya dari manusia ke manusia," kata Mahardika.

Dampak akibat keselahan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi peternak babi yang luar biasa. Isu flu babi melemahkan sistem jaringan pengaman sosial. Hal itu tidak saja terjadi di Bali, tetapi juga di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, dan Papua.

Jika hal ini berlanjut, kata Mahardika, maka diprediksi akan mengakibatkan kerugian bagi peternak babi. Di Bali misalnya, diprediksi kerugian mencapai Rp 30 miliar. Kerugian itu dihitung dari jumlah pemotongan sebanyak 23.800 ekor per tahun dengan harga jual yang merosot sampai Rp 13 ribu per ekor.

PDHI dan FKH Unud juga meragukan efektivitas penyemprotan disinfektan kepada babi dan pesawat dari luar negeri yang baru saja mendarat di tanah air serta thermal scanner yang diterapkan di bandara.

"Virus akan mati semua jika pesawat itu masuk ke dalam laut yang penuh disinfektan. Apakah dapat dipastikan alat itu dijaga selama 24 jam penuh?" kata Mahardika.

Untuk itulah, pihaknya menyarakan agar pemerintah menerapkan sistem penanganan terpadu. Di antaranya, petugas harus mengecek kondisi kesehatan penumpang pesawat yang pernah memiliki riwayat tinggal di daerah terjangkit minimal selama masa inkubasi.

"Dalam riwayat kesehatan itu tercantum nomor telepon, nah petugas harus meneleponnya kembali untuk menanyakan kesehatannya," ujarnya.

Bahkan, jika menemukan ada salah satu penumpang yang terindikasi flu babi, maka seluruh penumpang di pesawat itu harus dikarantina. PDHI dan Unud pun mendesak pemerintah mengganti istilah flu babi dengan istilah lain yang tidak menyebut kata babi, yaitu flu A (H1N1) Amerika Utara 2009.
(gds/sho)