Pengamat: Istana Harus Klarifikasi

Jakarta - Simpang siurnya informasi yang menyebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masuk nominasi 100 tokoh berpengaruh versi majalah TIME,  bukan saja merugikan citra Presiden SBY. Hal itu juga juga merupakan kebohongan publik, jika ternyata informasi itu tidak benar.

"Kalau memang betul nama SBY tidak ada di 100 tokoh yang berpengaruh itu, ini suatu strategi informasi yang sangat kebelinger dan ini tidak bisa dimaafkan. Itu suatu kebohongan publik (public lie) dan dalam ilmu politik kebohongan publik itu suatu kejahatan yang serius," kata pengamat politik Prof Tjipta Lesmana saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/4/2009).

Menurut Tjipta, Presiden SBY harus mencari sumber informasi tersebut. Dan hal ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan.

"Setelah dicari sumbernya, harus ditindak tegas oleh SBY, sebab ini memalukan sekali," ujar penulis buku komunikasi politik presiden Indonesia dari Soekarno hingga SBY ini.

Di sisi lain, sambung Tjipta, hal ini tentu berimplikasi pada citra internal Istana. Hal ini menunjukkan komunikasi internal Istana buruk.

"Komunikasi di lingkungan Istana tidak safe dengan kejadian ini," tegas Tjipta.

Terlebih, sambung Tjipta, hal seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya SBY pernah diisukan menjadi nominator peraih Nobel lantaran damai tercipta di Aceh.

"Tapi selama ini tidak ada klarifikasi dari pihak Istana terhadap informasi yang tidak benar namun terlanjur tersebar ke publik itu," tandas Tjipta.

(djo/nrl)