Telepon-teleponan dengan Kevin Rudd, SBY Bahas Illegal Migrant

Telepon-teleponan dengan Kevin Rudd, SBY Bahas Illegal Migrant

- detikNews
Minggu, 19 Apr 2009 19:42 WIB
Telepon-teleponan dengan Kevin Rudd, SBY Bahas Illegal Migrant
Jakarta - Illegal migrant atau pendatang gelap dari Timur Tengah dan Afghanistan yang ke Indonesia meningkat. Mereka menjadikan Indonesia tempat transit untuk ke Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bertelepon dengan PM Australia Kevin Rudd membahas hal ini.

"Tahun ini memang ada peningkatan illegal migrant dari Timteng dan Afghanistan. Mereka ke RI lalu Australia. Kebetulan kita menjadi tempat transit. Posisi kita adalah ingin bekerja sama, kita kembangkan multilateralisme," ujar SBY.

SBY mengatakan hal itu dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, imbuh SBY ada 2 ribu orang illegal migrant yang ditangani Indonesia bersama UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 lalu, Indonesia kedatangan 100 pengungsi dalam 4 bulan pertama. Tahun 2009 ini, hingga April, pengungsi yang masuk ke Indonesia sudah ada 600 orang.

"Sebagian berasal dari Afgan baik karena kisis global atau masalah keamanan. Tadi pagi saya berbicara melalui telepon dengan PM Australia, Kevin Rudd. Kita sepakat untuk mengembangkan kerjasama yang baik sebagaimana kesepakatan dalam pertemuan di Bali," imbuhnya.

Selain bekerja sama dengan Australia, SBY mengatakan Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia. Karena pendatang gelap itu juga ada yang berasal dari Jiran.

"Mereka terbang ke Sumatera, Jawa Barat, hingga NTT lalu kemudian ke Australia," imbuhnya.

SBY pun mengatakan sudah menginstruksikan Kapolri untuk menangani pengungsi ini. Apalagi pengungsi dari negara jauh yang membawa anak-anak, harus diberikan bantuan kemanusiaan sebaik-baiknya.

"Beri makan, minum dan tempat tinggal. Saya ingin kita punya jiwa kemanusiaan sambil mencari solusi bersama dengan negara asal dan lembaga dunia," jelas dia.

(nwk/rdf)


Berita Terkait