Hanya 35,50 Persen Masyarakat Setuju Program BLT

Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin. Namun dari hasil penelitian diketahui hanya 35,50 persen responden menyetujui program tersebut.

"Tapi mayoritas responden sekitar 43,20 persen menjawab tidak tahu dan
21,30 persen tidak menjawab (abstein)," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan dan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid dalam jumpa persnya di Hotel Sahid Sudirman, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2009).

Menurut Husin, dalam survei yang dilakukan pada periode 16-23 Maret 2009
dengan melibatkan 1.250 responden di 33 Provinsi itu ternyata yang menyatakan setuju mendapatkan bantuan itu. Sedangkan yang tidak setuju, mengusulkan agar program BLT dihentikan dan dialihkan pada program yang lebih mendidik dan berkelanjutan.

Husin menjelaskan, survei ini juga ditemukan beberapa alasan terkait program BLT, yaitu 10,70 persen responden menilai program itu sesuai dan membantu kebutuha rumah tangga. 27,81 persen responden menilai tidak sesuai, karena hanya bersifat penanganan sementara dan menutupi kekurangan pemerintah.

Sedangkan, 33,69 persen responden menilai program itu tidak memperdayakan masyarakat dan 27,81 persen tidak perlu bila hanya untuk kepentingan politik.

"Maka, dapat disimpulkan mayoritas responden atau 89,33 persen kurang setuju dengan pelaksanaan program BLT," tegasnya.

Husin mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan lembaganya itu juga menyiratkan bahwa para responden menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan program pemerintah. Sekitar 84,56 persen responden menginginkan adanya perubahan itu, 4,90 persen menyatakan tidak perlu ada perubahan.

Perubahan terkait ekenomi dan kesejahteraan diinginkan sekitar 22,64 persen.
21,51 persen responden menginginkan  perubahan di bidang lapangan kerja, 21,17 persen menginginkan perubahan di bidang kesejahteraan, 14,38 persen responden menginginkan perubahan bidang pendidikan dan 14,37 persen menginginkan perubahan di bidang kesehatan.

Masih dalam survei ini juga tercatat, 2,52 persen responden menginginkan perubahan di bidang pertanian, 1,94 persen responden menginginkan perubahan sosial dan 1,46 persen responden menginginkan perubahan di bidang hukum.

(zal/mad)