ICW Duga Ada Kompromi Politik

Jakarta - KPK menunda pemeriksaan politisi Partai Demokrat (PD) Jhonny Allen Marbun hingga pemilu legislatif (Pileg) 2009. Jhonny akan diperiksa pada 13 April 2009. ICW mencurigai ada kompromi politik di balik penundaan itu.

"Setiap kali berhadapan dengan kekuatan politik selalu saja ada kompromi," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Santoso, kepada detikcom, Selasa (31/3/2009).

Menurut dia, KPK seharusnya menolak permintaan Jhonny dan menjemputnya secara paksa. Hal itu dilakukan mengingat beberapa kali nama Jhonny Allen sering disebut-sebut saat pemeriksaan tersangka dugaan kasus suap Dermaga Timur Abdul Hadi Djamal.

"Kalau KPK menganggap perannya (Jhonny) penting harusnya tidak perlu ditunda. Seharusnya KPK menempatkan hukum di atas segalanya, termasuk untuk anggota DPR," ujarnya.

Jhonny sebelumnya dijadwalkan akan diperiksa pada Senin 30 Maret 2009. Namun, Jhonny mangkir karena sibuk berkampanye. KPK lalu menjadwalkan pemanggilan lagi pada 13 April 2009.

Abdul Hadi Djamal menyebut Jhonny Allen telah menerima uang dari rekanan Departemen Perhubungan senilai Rp 1 miliar.

Hadi Djamal tertangkap tangan oleh penyidik KPK bersama PNS Dephub Darmawati Darero pada 2 Maret 2009. KPK menemukan tas berisi uang dalam mobil Darmawati senilai US$ 90.000 dan Rp 54,5 juta yang diduga untuk menyuap.

(ape/aan)