Parpol Harus Peduli Birokrasi Bersih dan Profesional

Utrecht - Pembinaan PNS dan pejabat pelaku proses pemerintahan harus menjadi perhatian partai-partai politik yang hendak mewujudkan pemerintahan bersih dan profesional.

Hal itu disampaikan Andrianopsyah Mas Jaya Putra dari Vrije Universiteit Amsterdam dalam seminar bertajuk Memperjuangkan Masyarakat Madani di Utrecht, (15/3/2009).

Dalam seminar yang dimaksudkan untuk membedah platform kebijakan pembangunan PKS itu Andrianopsyah menekankan pentingnya persoalan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bersih dan profesional.

Dia menyodorkan contoh sederhana tentang birokrasi bersih dan profesional itu dalam hal urusan pernikahan.

"Jika disebutkan untuk administrasi pernikahan di KUA hanya Rp 30 ribu, maka tidak perlu ada uang tambahan lagi. Dengan uang yang disyaratkan, semua harus berjalan seperti semestinya," terang Andrianopsyah dalam rilis yang diterima detikcom kemarin.

Sayangnya, menurut Andrianopsyah, dalam platform tersebut belum dirinci mengenai sistem pembinaan PNS yang akan diterapkan oleh PKS.

"Mungkin disiapkan sebagai kejutan jika PKS diberikan kesempatan memimpin," ujarnya di hadapan peserta dari berbagai kota di Belanda, Belgia dan Italia.

Filosofis

Pembicara lain, Syed Noh kandidat Phd pada Delft University of Technology, menilai isi platform PKS menyediakan solusi agar Indonesia menjadi maju dalam hal IPTEK, meliputi manajemen teknologi yang bersih dari kepentingan sepihak serta transfer riset dan teknologi.

Namun Noh menggarisbawahi bahwa platform ini masih sangat filosofis dan jauh dari tataran praktis. Meskipun demikian dia menilai bahwa platform PKS bidang IPTEK ini dapat menjadi rujukan bagi negara-negara yang ingin memajukan riset dan teknologinya.

Noh, yang juga dosen International Islamic University, Malaysia, menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya mampu untuk unggul dalam bidang teknologi. "Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi penghalang," tandasnya tanpa bersedia merinci lebih jauh.

Sebelumnya Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS Belanda D.S. Permana mengatakan bahwa platform kebijakan tersebut adalah dokumen yang merefleksikan visi, misi, program, dan sikap partai terhadap persoalan di Indonesia.

"Platform itu menjadi motivasi dan penggerak kegiatan partai di semua sektor kehidupan," demikian Permana. (es/es)