Politik & Keamanan UE Tak Bisa Diadopsi ASEAN

Politik & Keamanan UE Tak Bisa Diadopsi ASEAN

- detikNews
Selasa, 17 Mar 2009 11:57 WIB
Politik & Keamanan UE Tak Bisa Diadopsi ASEAN
Jakarta - Model penyelesaian Uni Eropa (UE) tidak cocok diterapkan atau diadopsi secara penuh untuk ASEAN. Sebab sejak awal hingga proses perkembangannya, UE dan ASEAN berbeda jauh.

"Kita memang dari awalnya berbeda. Ada banyak perbedaan yang kentara dari awal," ujar pakar hubungan internasional Universitas Brawijaya, Malang, Anggun Trisnanto.

Hal itu disampaikan Anggun dalam acara Konvensi Perdana Studi Eropa di Indonesia dengan topik Uni Eropa - ASEAN di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Jl Teknika Utara Yogyakarta, Selasa (17/3/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, UE pendiriannya lebih diperkuat motif ekonomi. Sedang ASEAN tidak murni motif ekonomi tapi sosial budaya, unsur perasaan yang sama yakni negara yang baru merdeka setelah ada kolonialisme. Dari sisi sejarah juga ada perbedaan antara keduanya.

"Kita tidak bisa mengadopsi karena model penyelesaian antara dua organisasi itu berbeda. Kalau di UE lebih formal, tertata kelembagaannya. Sedang di ASEAN cenderung informal tapi bisa menyelesaikan masalah," ungkap dia.

Meski tidak semua bisa diadopsi lanjut Anggun, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa diadopsi yakni masalah perekonomian. Namun untuk masalah politik dan keamanan tidak bisa dilakukan.

Sementara itu pakar politik UGM, Wawan Mas'udi menambahkan semua masalah di UE diselesaikan secara hukum dan bersifat formal. Sebaliknya ASEAN, meski sudah ada kesepakatan, negara anggota masih bisa melanggar kesepakatan.

"Keputusan ASEAN tidak bisa mengintervensi terhadap negara anggota misalnya dalam kasus Myanmar dan konflik di Thailand Selatan," kata Wawan.

Selain itu, lanjut Wawan, integrasi ASEAN belum menjadi agenda penting bagi semua anggotanya dan ASEAN belum berani memotong munculnya kesombongan otoritas negara-negara anggota. Sedang Uni Eropa bisa memotong otoritas anggotanya.

"ASEAN lebih bersifat intergovernmental dan kesepakatan saja. Birokrasi ASEAN masih terlalu sederhana. Contohnya sekretariat ASEAN di Jakarta yang begitu kecil," pungkas Wawan.
(bgs/nik)


Berita Terkait