Berharap Pada Tulang Punggung Kejaksaan?

Jakarta - Pelantikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) yang baru diharapkan menjadi tulang punggung Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini dikarenakan keduanya merupakan kontrol awal dari pelaksanaan operasional yang berjalan di kejaksaan.

"Jadi pembinaan dan pengawasan adalah tulang punggungnya kejaksaan supaya kejaksaan bisa berjalan sebagai pelayanan publik," ungkap Jaksa Agung Hendarman Supandji, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (12/3/2009).

Diibaratkan Hendarman, 6 jaksa agung muda yang ada di Kejagung sebagai kereta kuda. "Kalau saya naik kereta, maka 4 JAM itu sebagai kuda yang jalan dan pengawasan dan pembinaan itu ibaratnya saya pegang sais (kusir) dan cemeti (cambuk)-nya," ungkapnya.

Jadi, kata dia, kalau saisnya itu benar maka kuda itu jalannya juga akan lurus jalannya tidak menyimpang-nyimpang.

Lebih lanjut, dikatakan dia, jika kode etika perilaku, standar minimum profesi jaksa, sarana dan prasarana jaksa, kesejahteraan jaksa, anggaran-anggaran yang ada di Pembinaan berjalan  dengan baik, maka operasional kejaksaan pun akan ikut baik pula.

"Jadi bisa jalan itu kalau pembinaannya tidak goyang itu. Nah, nanti kalau nyimpang ada cemetiknya (pengawasan)," jelasnya.

Mengenai ketidakhadiran mantan Jambin Parnomo, menurut Hendarman hal itu disebabkan Parnomo sudah memasuki masa pensiunnya. Selama menunggu Keppres, maka pelaksana Harian (PLH) diserahkan ke Sesjambin K.W Sulatra.

"Makanya tadi saya mengucapkan terima kasih kepada pak Parnomo tadi. Dia juga mengerti kalau saya ucapkan terima kasih," tukas Hendarman.

Sementara itu, Jambin Darmono yang baru dilantik mengaku akan memperbaiki lagi kinerja maupun mental jaksa di bawah binaannya. Pihaknya juga tidak menampik bahwa masih ada penyimpangan dalam beberapa hal khususnya dalam hal pembukuan dan anggaran dan pertanggungjawabannya.

"Kita akan meminimalisir penyimpangan yang ada," jelasnya. "Saya tidak menjamin tapi beusaha meminimalisir," tambahnya.

Selain itun, Darmono juga menghinbau kepada pemerintah mengenai keseimbangan renumerasi jaksa. Namun hingga kini hal itu dikatakannya masih dalam penggodokan Depkeu.

"Ini untuk meningkatkan kinerja kita. Kalau kita kerja sudah kesana kemari tapi gajinya juga pas-pasan bagaimana," keluhya.

"Jadi, kalau nanti gajinya sudah cukup, tapi ternyata jaksanya tetap ada yang menyimpang, kita bisa tempeleng lebih keras, karena gajinya sudah besar masa masih menyimpang juga," pungkasnya. (nov/ndr)