Tujuan pemecatan itu agar kasus ini tidak digunakan dalam kampanye negatif oleh partai politik lainnya. PD diminta untuk bersikap tegas atas kasus dugaan suap proyek bandara dan dermaga di kawasan Indonesia Timur itu.
"Memang seharusnya Partai Demokrat harus mengambil sikap tegas dengan memecat atau menonaktifkan legislator yang disebut-sebut oleh tersangka korupsi Abdul Hadi Djamal menerima uang proyek pembangunan bandara dan dermaga di kawasan Indonesia Timur," kata Ketua Relawan SBY Suryokoco di sela-sela diskusi di Jakarta Media Center (JMC), Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/30/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suryokoco melanjutkan, PD juga diminta untuk memfasilitasi atau memberikan bantuan hukum dalam menyikapi kasus dugaan suap proyek senilai Rp 100 miliar tersebut. "Biarkan saja legislator tersebut mencari kuasa hukum di luar partai. Jangan partai yang mengadvokasinya," jelasnya.
Bila PD memberikan advokasi, lanjut Suryokoco, justru akan menambah kesan negatif terhadap parpol yang didirikan mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI dan mantan Menko Polhukam itu. Keterlibatan PD dalam advokasi ini akan mengesankan bahwa partai menjadi bagian kasus yang sedang diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Dijelaskan Suryokoco, pemecatan atau menonaktifan terhadap Johny Allen sangat beralasan, karena dia juga belum mengambil langkah dengan melaporkan tersangka yang membeberkan keterlibatannya.
Hontjo mengaku telah menyerahkan Rp 1 miliar ke Jhonny untuk mendapatkan proyek. Sedangkan Jhonny menyangkal hal itu. (zal/nrl)











































