Ketua MA: Penegakan Hukum Bukan Pesanan

Jakarta - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan hingga kini rendah. Untuk itu diperlukan pembaharuan untuk mengembalikan citra peradilan ke arah yang lebih baik.

"Tempat penegakan hukum bukan pesanan. Putih dikatakan hitam, hitam dikatakan putih," ujar Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa saat memberi sambutan dalam Sarasehan Cetak Biru Pembaharuan MA, di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2009).

Menurut Harifin, untuk mewujudkan itu diperlukan kesadaran dari seluruh elemen di lembaga peradilan. "Mulai dari aparat, ketua, hakim dan panitera," tuturnya.

Hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparansi Indonesia (TI), lanjutnya, menunjukkan lembaga peradilan berada pada posisi terendah.

"Walaupun hasil survei tidak mencerminkan 100% kebenaran, tapi ini bisa dijadikan acuan menuju ke arah yang lebih baik," kata Harifin.

Pertemuan dengan KPK, menurut Harifin, MA disarankan agar menjadi contoh sebagai pusat dari lembaga peradilan. "Ini masukan yang baik agar peradilan di Indonesia dapat menjadi suri teladan," harapnya.

Harifi mengaku perubahan ke arah yang lebih baik saat ini sudah dilakukan oleh MA dengan melakukan transparansi pelayanan publik dan mendorong reformasi yang berkelanjutan.

"Kalau ini dilakukan akan tercipta perubahan ke arah yang lebih baik," tandasnya.

(did/nrl)