Doli Minta SBY Copot Meneg Pora

Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil Kongres Ancol meminta Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) segera menindak tegas Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menneg Pora) Adhyaksa Dault. Alasannya, Menegpora dianggap sebagai pemicu konflik di KNPI melalui intervensi kekuasaan.

"Konflik KNPI ini bukan lagi hanya sekedar menyangkut persoalan internal organisasi. Tapi juga ada intervensi kekuasaan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Menneg Pora," kata Ketua Umum DPP KNPI hasil Kongres di Ancol, Ahmad Doli Kurnia saat melaporkan konflik organisasinya di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI), Jl
Matraman Raya, Jakarta, Rabu (4/3/2009).

Menurut Doli, latar belakang konflik di tubuh KNPI yang puncaknya terjadi tindakan anarkis ini merupakan buntut perselisihan pribadi antara Menneg Pora Adhyaksa Dault dengan mantan Ketua Umum KNPI Hasanuddin Yusuf. "Itulah pemicu perpecahan di KNPI," imbuhnya.

Doli menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Menneg Pora pasca pemilihan Ketua Umum KNPI yang dikemas dalam Forum Silaturrahmi yang menyatakan konflik di tubuh KNPI sudah selesai dan final.

"Pernyataan itu jelas-jelas proses pencideraan perjalanan organisasi kepemudaan di Indonesia. Ini merupakan hal yang aneh disaat proses reformasi bergulir justru praktek-praktek kekuasaan yang mengintervensi kekuatan masyarakat," ungkapnya.

Semakin tak kunjung selesai konflik tersebut, Doli serta sejumlah pengurus KNPI hasil Kongres Ancol meminta SBY segera mencopot Menneg Pora dari jabatannya. Desakan pencopotan tersebut juga telah disampaikan secara langsung kepada SBY melalui surat terbuka dan melalui aksi demonstrasi di depan Istana Negara.

Terkait dengan kedatangannya ke PBHI, Doli mengaku, jika kedatangan mereka ke LSM pemerhati hukum dan HAM tersebut dalam rangka mencari kebenaran dan sekaligus dukungan terhadap perjuangan mereka melawan intervensi kekuasaan.

KNPI sendiri berharap pada PBHI untuk memberikan bantuan hukum kepada KNPI Hasil Kongres Ancol dalam memperjuangan AD/RT organisasi KNPI yang saat ini dianggap telah dikangkangi karena faktor haus kekuasaan.

Menanggapi kedatangan KNPI Ancol Ketua PBHI Syamsuddin Radjab menyatakan, menyambut positif kedatangan KNPI Ancol yang melaporkan adanya intervensi kekuasaan terhadap organisasi masyarakat dalam hal ini KNPI.

"Kita menyambut secara baik. dan selanjutnya kita akan mempelajari laporan yang disampaikan DPP KNPI Ancol mengenai intervensi kekuasaan dan juga aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum," pungkasnya. (zal/ndr)