Kinerja Tak Bagus, Tak Usah Ada Menneg PP Lagi

Jakarta - Keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dipertanyakan. Hal itu karena kinerja lembaga yang saat ini dipimpin Meutia Hatta itu kurang memperhatikan perempuan.

"Saya pikir benar, Menteri Urusan Perempuan lebih baik ditiadakan," kata Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dalam talk show 'Perempuan Sebagai Agen Perubahan' di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (27/2/2009).

Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu mengatakan, kebijakan Menneg PP selama ini belum dapat memuluskan langkah perempuan untuk maju. Masih banyak hal yang menghambat perempuan.

"Jadi nanti supaya perempuan lebih dapat memaksimalkan potensi untuk menjadi agen perubahan karena selama ini tidak ada langkah yang jelas ke arah sana," kata perempuan cantik ini.

Pendapat Hemas juga didukung oleh ekonom Faisal Basri. Menurutnya, keberadaan Menneg PP justru membuat posisi perempuan Indonesia termarginalisasi.

"Saya tidak tahu apa yang dilakukan menteri. Kok seolah-olah hanya mengurusi persoalan kekerasan dalam rumah tangga," katanya.

"Semoga Presiden ke depan tidak mewajibkan adanya Menneg PP karena kalau tetap ada dan seperti ini maka dalam 20 tahun ke depan perceraian akan naik 20 kali lipat, anak-anak single parent akan naik 40 kali lipat dan anak-anak tanpa ayah akan naik 10 kali lipat," lanjut mantan bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu. (ken/nrl)