Namun, walikota sedang tidak berada di tempat sehingga perwakilan guru ini ditemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, HMY Badaruddin.
Sekitar 60 guru swasta yang didominasi kaum hawa ini hampir seluruhnya memakai seragam guru dari yayasan masing-masing. Mereka tidak membawa apa-apa kecuali tas dan hanya Kordinator Aksi (Korak) Jogi, guru SMK swasta di Sako Kenten yang memegang pengeras suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana tuntutan kami sebelumnya, kalau memungkinkan kami juga mau diangkat jadi PNS, atau setidaknyaa kami dijadikan PHL (Pegawai harian Lepas-Red) dulu baru diangkat jadi guru PNS, atau gaji kami ini disetarakan, kami inikan juga sama dengan guru PNS yang mengajar untuk membuat orang pintar," kata Yogi seraya menambahkan bahwa mereka juga menagih janji kepada Walikota Palembang semasa berkampanye pemilihan Walikota Palembang yang menyebutkan guru swasta bisa dijadikan pegawai harian lepas.
Terpisah, Ardiyansyah (52) yang sudah 31 tahun mengabdi menjadi guru swasta mengaku penghasilannya sungguh sangat memprihatinkan di bawah Rp 200.000 sebulan. Gaji tersebut untuk menghidupi tiga orang anaknya, sehingga dia haarus pontang panting mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan.
"Saya mengajar di mata pelajaran seni budaya, 10 tahun di Plaju dan 21 tahun di YKPP," katanya. (tw/djo)










































