"Paling kasih hukuman sosial saja. Misalnya teman-teman bisa foto mereka saat belanja terus taruh di media. Dipermalukan," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada detikcom, Rabu (25/2/2009).
Menurut Agus, gaya hidup pada dasarnya tidak bisa diatur. Apalagi kalau yang berbelanja itu adalah orang-orang swasta. Yang bisa dihukum sosial hanya para pejabat pemerintahan, bukan swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengatakan, masyarakat hanya bisa mencoba menyadarkan mereka dengan mengetuk rasa kesetiakawanan sosial mereka (pihak swasta). "Kalau pejabat pemerintahan kan paling kita bertanya, dari mana uang mereka dapatkan kalau belanja seperti itu," jelasnya.
Sementara itu, sumber detikcom yang sering mendampingi anggota DPR melancong ke luar negeri menyatakan, setahun terakhir anggota Dewan lebih irit mengeluarkan kocek mereka. Mereka memilih mengumpulkan dana untuk kampanye ketimbang untuk berbelanja ke negeri orang.
"Kalau pun harus belanja ya, biasa saja," katanya.
Kecuali, lanjut sumber tersebut, anggota Dewan yang juga dikenal sebagai pengusaha kelas berat. "Itu pun kalau belanja sekarang nggak seperti biasanya," ujarnya. (gus/nrl)










































