Pemprov DKI Minta Perubahan APBD 2009 Dipercepat

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dipercepat. Karena perubahan situasi ekonomi makro berlangsung sangat cepat.

"Dinamika perkembangan ekonomi makro saat ini sangat cepat, sehingga mempengaruhi perekonomian daerah. Untuk itu harus ada kesepakatan baru mengenai perubahan anggaran," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2009).

Akan tetapi, menurut Fauzi, perubahan anggaran itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus menunggu audit laporan pertanggungjawaban APBD DKI tahun 2008 dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Harus ada perubahan anggaran dulu, pertangungjawaban anggaran juga harus diaudit BPK, setelah itu kita ingin mempercepat semuanya. Sehingga kita bisa membahas perubahan anggaran itu lebih cepat daripada waktu yang dijadwalkan," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, idealnya perubahan APBD ini bisa dilakukan sekitar bulan Mei atau Juni. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk belanja modal untuk mengerjakan proyek-proyek tender pembangunan DKI Jakarta.

"Bisa juga menggulirkan perekonomian di satu sisi, tapi juga bisa menyediakan lapangan kerja," kata mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ade Surapriatna mengatakan, jika pemeriksaan BPK bisa lebih cepat maka pembahasan perubahan APBD akan dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 nanti.

"Masih banyak hal-hal yang perlu di revisi anggarannya, sehingga menyebabkan APBD perubahan belum juga dibahas," pungkasnya.
(fiq/nwk)