Gubernur DKI: Pajak Sistem Online Tak Membuat Privasi Terganggu

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempersiapkan pelaporan pajak daerah secara online. Sistem online ini tak bakal mengganggu 'rahasia dapur' perusahaan.

"Siapa yang bilang (privasinya terbuka)? Dengan online system ini bukan berarti keuangan mereka terbuka," ujar Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2009).

Lebih lanjut Fauzi mencontohkan keadaaan di luar negeri jika memakai sistem online tidak berarti membuka privasi perusahaan ke hadapan publik.

"Orangnya tidak ngerti sistemnya, di luar negeri tidak ada orang yang ribut. Apalagi di luar negeri hak pribadinya terganggu pasti tidak dibenarkan," tukasnya.

Pemprov DKI juga menyambut desakan DPRD DKI agar pelaporan pajak sistem online itu cepat dilaksanakan.

"Saya kira desakan mengenai online system itu harus cepat kalau kita ingin membuat pemerintahan ini menjadi transparan," ujar dia.

Menurut Fauzi, saat ini proses pengerjaan sistem online ini masih dalam tahap awal proses pembangunan.

"Sekarang baru sporadis, bukan hanya pengadaan peralatannya tapi juga
networknya dan jaringannya ini kita masih dalam proses membangun," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem pembayaran pajak secara online untuk memudahkan para wajib pajak melakukan pembayaran.
Pemberlakuan sistem online ini akan dilakukan di tiga sektor yakni pajak hiburan, restoran, dan hotel. (fiq/nwk)