Pemerintah Perlu Tindak Lanjuti Tawaran Kerjasama Menyeluruh AS

Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menyatakan AS ingin menjalin kerjasama yang komprehensif (comprehensive partnership) dengan Indonesia. Pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti keinginan AS tersebut. Jangan sampai peluang itu hilang.

"Pernyataan Menlu AS ini pasti bukan sekadar basa-basi diplomasi. Sebab, tidaklah gampang bagi Gedung Putih memutuskan untuk mengirim Menlu-nya ke Asia sebagai kunjungan luar negeri pertamanya, di mana Jepang dan RI adalah tujuan utamanya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, kepada detikcom, Kamis (19/2/2009).

Bagi Yusron, kata "comprehensive partnership" yang diucapkan dengan tegas oleh Hillary jelas menunjukkan bahwa AS menghendaki sebuah persahabatan dan kerja sama yang utuh dan menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Karena itu, para menteri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menyiapkan format persahabatan dan kerja sama yang komprehensif pula.

"Tugas ini tentu harus dilakukan serta diteruskan sampai ke masa pemerintahan yang akan datang, atau kabinet baru nanti. Untuk ini diperlukan adanya pemahaman memadai tentang konstelasi kekuatan ekonomi dunia (termasuk energi), politik atau diplomasi internasional, dan juga konstelasi militer dan pertahanan dalam skala tataran global," jelas adik Mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra ini.

Yusron menyakini, jika hal itu dilakukan dengan baik, akan terciptalah situasi di dalam negeri yang lebih baik, termasuk kemakmuran. Tidak hanya itu, Indonesia akan mempunyai peran yang besar dalam pentas politik dunia.

Dengan garis kebijakan yang ditekankan Presiden AS Barack Obama, menurut politisi Partai Bulan Bintang ini, bukan tidak mungkin RI dapat berperan membatalkan thesis Samuel Huntington tentang "Benturan Peradaban". Lebih jauh lagi, membuat dunia menjadi damai dan nyaman untuk dihuni.

Memang, lanjutnya, sangat disadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai pandangan tentang AS. Ada yang suka dan ada yang benci benci. Tapi perlu disadari bahwa diplomasi dan hubungan-hubungan politik tidak mungkin dapat dibangun atas dasar suka atau benci. Juga, tidak mungkin hanya dengan cara berteriak di pinggir jalan melalui demonstrasi-demonstrasi.

"Melainkan, harus dibangun atas dasar realitas yang diformulasikan dalam apa yang disebut sebagai kepentingan nasional (national interest). Bagaimana memadukan kepentingan nasional kita dengan kepentingan nasional AS sehingga keduanya matching, ini tentu merupakan tugas pemerintah. Sebagai anggota parlemen dan mewakili rakyat, saya meminta dengan sangat kepada pemerintah agar jangan sampai peluang ini hilang," pungkasnya. (irw/asy)