Pemerintah Diminta Hati-hati pada Tawaran Korps Perdamaian AS

Jakarta - Menlu AS Hillary Clinton datang ke Indonesia salah satunya membawa agenda menghidupkan kembali Korps Perdamaian AS. Namun pemerintah diminta hati-hati sebelum menerima tawaran ini. Kasus Namru diminta jadi pertimbangan.

"Secara teknis penempatan Peace Corps (PC) sulit dilaksanakan. Dari sisi pertahanan keamanan, pengawasan terhadap aktivitas anggota PC itu akan amat sulit," ujar anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra kepada detikcom, Kamis (19/2/2009).

Yusron mengaku berterimakasih pada pemerintah AS. Tapi jika memang tulus ingin membantu ideal bagi pemerintah AS untuk bertanya kepada pihak yang hendak dibantu tentang apa yang mereka perlukan.

"Secara pribadi saya tidak yakin apakah PC itu memang diperlukan RI atau tidak. Sebuah kajian untuk ini tentu amat diperlukan," terang politisi PBB ini.

Dari kerjasama Namru yang awalnya resmi diminta pemerintah RI pun sekarang terbukti pemerintah kesulitan mengawasi aktivitas dan pergerakan anggota Namru tersebut. Semua ini berpangkal pada perjanjian yang tidak seimbang.

"Kepada pemerintah saya minta agar tidak tergesa-gesa terima PC tadi. Rasanya masih banyak bidang kerjasama lain yang dapat dilakukan kedua negara," pungkasnya.

(rdf/nrl)