RI Harus Punya Agenda Jelas dan Tidak Boleh Mendua

Jakarta - RI harus punya agenda yang jelas dan komprehensif dalam pembicaraan dengan Menlu AS Hillary Rodham Clinton. RI juga tidak boleh bersikap mendua antara AS dan Cina, dua negara yang berada dalam rivalitas.

Ketidakjelasan sikap akan membuat RI dicurigai dan bahkan ditinggalkan, baik oleh AS ataupun Cina.

Demikian disampaikan anggota DPR Yusron Ihza melalui pesan singkatnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2009).

Dikatakan dia, dipilihnya Asia sebagai wilayah pertama kunjungan Hillary jelas menunjukkan bahwa Asia merupakan kawasan penting dalam kebutuhan luar negeri AS di bawah Presiden Barack Obama.

Terpilihnya RI sebagai negara Asia yang dikunjungi, kata Yusron, jelas pula menunjukkan bahwa RI juga merupakan prioritas.

Yusron menjelaskan, selama beberapa dekade terakhir, Asia telah menjadi titik gravitasi petumbuhan ekonomi dunia. Regionalisme di Asia juga alami perkembangan pesat, sejak ARF dan bahkan sampai ke ratifikasi Piagam ASEAN oleh seluruh anggotanya.

Ratifikasi ini membuat organisasi ini kini menjadi sebuah enititas yang solid dan absah bahwa RI merupakan negara besar di ASEAN, ini sebuah keniscayaan. Tetapi tidak hanya itu, RI juga merupakan negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia dan sekaligus juga berpenduduk muslim terbesar di dunia.

"RI penting, baik dalam masalah pasar, atau pun diplomasi Tapi ketidakjelasan sikap atau tempat RI berpijak, akan menisbikan posisi penting ini," kata Yusron.

Menurut dia, politik luar negeri bebas aktif beda dengan netralitas. "Dalam sejarah, kita pernah pro Rusia, pro Cina, dan pro AS (sesuai kepentingan nasional masing-masing era itu). Sekarang ini sikap kita tidak jelas," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, dari 4 buah kepentingan nasional yang harus dipilih salah satunya oleh tiap negara dan dijadikan prioritas, selama 10 tahun ini RI masih belum memilih apapun.

"Manakah yang dipilih RI antara sekurity, prospherity, national pride, dan ideology?. Sukarno memilih ideologi dan Suharto pilih prospherity. Tetapi sejak berakhirnya era Suharto, kita telah menjadi bangsa yang tidak memilih dan tidak punya kejelasan," papar dia. (aan/nrl)