Menkes Belum Terima Surat dari KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan kepala proyek pengadaan alat-alat rontgen Depkes yang berinisial M sebagai tersangka. Namun Menkes Siti Fadillah Supari mengaku belum menerima surat dari KPK.

"Jadi sampai detik ini saya belum baca surat dari KPK. Saya malah baca dari surat kabar. Saya belum tahu persisnya," ujar Siti di sela-sela acara peresmian pusat pelayanan Radioterapi RSCM, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2009).

Menurut Siti, setiap tahunnya Depkes telah membuat surat kepada BPK untuk mengaudit tender-tender yang ada di Depkes. Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, bisa diketahui jika ada penyimpangan.

Namun Menkes mengaku belum menerima laporan adanya pelanggaran dalam pengadaan alat-alat rontgen itu. Menkes juga mengaku tidak mengetahui secara pasti setiap tender yang ada di Depkes.

"Saya belum pernah mendapat laporan tentang adanya kasus yang ada di Depkes. Tapi saya akan tanyakan ke Dirjen saya. Tapi dia lagi sakit," terang Siti.

Pihak Depkes mengaku saat ini masih menunggu perkembangan penyidikan KPK. "Kita akan beritakan nanti perkembangannya seperti apa," ujar Siti.

Korupsi ini bermula saat Depkes membuat proyek pengadaan alat kesehatan berupa rontgen untuk Puskemas dan rumah sakit di beberapa daerah tertinggal pada 2007. Setelah ditelusuri, alat kesehatan yang diterima oleh rumah sakit setempat, tidak sesuai dengan proyek yang dianggarkan.

Total nilai proyek ini mencapai Rp 190,5 miliar. Akibatnya, Kepala Biro Perencanaan di Setjen Depkes inisial M telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dianggap melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(rdf/iy)