Sama-sama Berani Berjanji, Berani Mengkhianati

Laporan dari Den Haag

Sama-sama Berani Berjanji, Berani Mengkhianati

- detikNews
Minggu, 15 Feb 2009 04:15 WIB
Sama-sama Berani Berjanji, Berani Mengkhianati
Den Haag - Para capres itu sudah sama kehebatan dan kekurangannya. Sama-sama berani berjanji dalam kampanye dan sama-sama berani mengkhianati janji kampanye.

Demikian ICMI Orwil Eropa bekerjasama dengan Eurabindo (Erope, Arab, Indonesia) Centre dalam diskusi bulanannya di sekretariat ICMI Orwil Eropa, Scheldestraat 173 Den Haag, Sabtu (14/2/2009).

Diskusi menilai bahwa alternatif sistem undian akan lebih baik dan menghemat uang rakyat, sekaligus menyederhanakan pilpres yang sangat kompleks dan mahal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi jika hanya menghasilkan pemimpin yang belum jelas bisa berbuat setelah dipilih," tandas Ketua ICMI Orwil Eropa Dr Sofjan S. Siregar membacakan kesimpulan.
 
Dari sudut pandang Islam, undian ini bisa rujuk ke kisah dan hadis yang menyebutkan bahwa dua orang yang rebutan untuk jadi muazzin di satu masjid, akhirnya diselesaikan dengan cara undian. Hal ini disinggung oleh Aboe Ya'la  dalam kitabnya yang masyhur: Al Ahkamus Sulthoniyah.
 
Kebingungan rakyat untuk memilih ini hampir sama dengan kisah Bani Israil yang mengeluh susahnya memilih lembu yang akan disembelih dengan berkata "innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya lembu-lembu itu hampir mirip buat kami," (QS 2:70).
 
Dalam konteks pilpres sekarang sungguh para capres itu sudah sama kehebatan dan kekurangannya, sama-sama berani berjanji dalam kampanye dan sama-sama berani mengkhianati janji kampanye.

Semua capres punya visi dan misi yang sama ingin berkuasa dan berjanji muluk-muluk, tapi tidak terbukti.

Karena semua sudah sama, siapa pun yang muncul tidak akan memiliki perbedaan yang signifikan buat rakyat, sehingga cara undi adalah cara yang paling praktis dan tepat dalam kondisi sekarang ini.

Adapun soal mekanisme undian sebagai cara pilpres tidak dikenal dalam UUD dan UU pemilu bukan masalah pokok, karena bisa diatasi dengan melakukan amandemen UU yang berkaitan dengan pilpres, demi kemaslahatan dan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Masalah utamanya, mau atau tidak mereka berpihak kepada kepentingan rakyat. "Jika iya, tentu rakyat bisa menikmati triliunan rupiah, ketimbang dihambur-hamburkan atas nama rakyat," demikian Sofjan. (es/es)


Berita Terkait