Prajurit TNI Wajib KB

Jakarta - Semboyan banyak anak banyak rezeki tidak berlaku di lingkungan TNI. Seluruh prajurit TNI dan keluarganya diwajibkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

"Ini bukan hal baru, sejak program KB ada TNI sudah mendukung program KB," ujar Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Hal ini disampaikan Djoko usai penandatanganan MOU revitalisasi KB antara TNI dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di kantor BKKBN, Halim, Jakarta, Timur, Kamis (12/2/2009).

Djoko menambahkan setiap anggota TNI maksimal memiliki 2 anak. Anak ketiga tidak mendapat tunjangan.

"Lebih dari dua masuk kriteria penilaian," ungkap Djoko.

Djoko menjelaskan program KB akan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Selain itu jumlah anak yang sedikit memungkinkan orangtua memberikan pendidikan yang lebih berkualitas.

"Ini untuk meningkatkan kualitas anak bangsa," jelas Djoko.

Sedangkan mengenai kerjasama antara BKKBN dan TNI akan diatur dalam petunjuk lapangan. Namun pihak BKKBN meminta agar TNI membantu program KB di daerah-daerah terpencil.

"Kami yakin dengan keterpaduan ini maka keterbatasan jangkauan BKKBN akan dapat dipecahkan dengan operasi manunggal TNI," ujar Kepala BKKBN Syugiri Syarief.
(rdf/irw)