KPK: Gubernur DKI Terima Rp 6 M Setahun

Jakarta - Penerima upah pungut pajak tidak hanya dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja. Rupanya gubernur juga ikut menikmati duit tersebut. Bahkan Gubernur DKI Jakarta disebutkan menerima Rp 6 miliar setahun.

"Yang kita baru selidiki kan DKI. Gubernurnya menerima Rp 6 miliar setahun," ujar Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin kepada wartawan, Kamis (12/2/2009).

Namun Jasin belum bisa menjelaskan secara rinci tentang perkembangan penyelidikannya untuk kasus upah pungut dari tahun 2002-2007 ini. Menurut Jasin, proses kasus tersebut masih ditangani tim dari bidang penindakan.

Terkait upah pungut, hari ini KPK juga akan mendatangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Rencananya, dalam pertemuan sore nanti, pihak Depdagri akan dimintai penjelasan tentang beberapa aturan yang menaungi aliran upah pungut pajak ke daerah.

"Kita akan minta penjelasan tentang aspek-aspek hukum yang melandasi upah pungut tersebut. Setelah itu nanti akan kita berikan rekomendasi bagaimana aturan itu di masa yang akan datang," papar Jasin.

Prinsipnya, kata Jasin, KPK mengharapkan agar tidak ada lagi uang upah pungut yang dinikmati pejabat. Uang itu dialokasikan hanya untuk menambah semangat para tenaga pemungut di lapangan.

"Kecuali para pejabatnya mau turun langsung. Tapi kan nggak mungkin," pungkasnya. (mad/nwk)