"Bagaimana pengalokasiaannya, KPK akan melihat apa sudah sesuai dengan ketentuan," kata Ketua KPK Antasari Azhar di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2009).
Untuk itu, KPK akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Pembicaraan sedianya akan dilakukan hari ini, namun diundur menjadi 12 Februari mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Mendagri, KPK akan menanyakan ke mana arah alokasi upah pungut pajak. Jika dianggap ada penyelewengan, menurut Antasari, Mendagri harus merubah Permendagri No 35 tahun 2002.
"Jika tak proporsional Mendagri harus ubah PP-nya," pungkasnya.
(mok/irw)
