Sebaiknya Semua Anggota DPRD Sumut Diperiksa

Jakarta - Demo para pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) yang berakhir ricuh diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Sumut. Untuk memastikannya, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebaiknya diperiksa polisi.

Usulan ini datang dari anggota DPRD Sumut yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut, Fadly Nurzal. Menurutnya, keterlibatan sejumlah anggota dewan dalam kasus ini, memang terlihat nyata. Ada beberapa terlihat di permukaan, namun sebagian lainnya di belakang layar memberikan dukungan.

"Supaya jelas mana emas mana loyang, ya sudah periksa saja semuanya. Kalau memang kasus ini mau tuntas, seluruh anggota DPRD Sumut juga harus mendukung dan bersedia diperiksa," kata Nurzal pada wartawan di Medan, Minggu (8/2/2009)

Terkait dengan perizinan yang harus melalui Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dikatakan Nurzal, dukungan utama yang bisa diberikan anggota Dewan dengan cara melepaskan hak untuk mendapat izin tersebut. Mereka juga harus secara sukarela mengajukan diri untuk diperiksa polisi tanpa harus mengantongi izin.

Yang menarik, kata Nurzal, ada beberapa anggota dewan yang bersedia diperiksa tanpa harus ada izin dari Mendagri.

"Beberapa bahkan sudah membantu memberikan informasi pada polisi tentang kejadian tersebut. Kecuali tentu saja mereka yang terlibat langsung," ujar Nurzal.

Nurzal sendiri menyatakan tidak akan mempersoalkan izin pemeriksaan sekiranya polisi ingin mendapatkan keterangan darinya seputar kejadian tersebut. Dia melihat sendiri beberapa bagian penting dari kronologis aksi demosntrasi yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat.

Anggota DPRD Sumut seluruhnya berjumlah 85 orang yang berasal dari delapan fraksi. Dengan meninggalnya Abdul Aziz Angkat, maka anggota DPRD Sumut aktif saat ini tinggal 84 orang. (rul/mok)