Anggota DPR: 80 Persen Pemekaran Wilayah gagal

Jakarta - Demo anarkis terkait usulan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli telah menyebabkan nyawa Ketua DPRD Sumut melayang. Padahal pemekaran beberapa wilayah dinilai telah gagal.

"80 persen pemekaran wilayah gagal," ucap anggota DPR Burhanuddin Napitupulu dalam diskusi 'Kekerasan Politik di Medan' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2009).

Menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, pemekaran wilayah yang terjadi selama ini hampir tidak ada yang tidak diwarnai hadirnya konflik. Meski begitu, pemekaran wilayah masih terus saja berlangsung.

Padahal, lanjut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar ini, pada tahun 2005 lalu Presiden SBY telah menyatakan akan melakukan moratorium pemekaran wilayah.

"Tahun 2005 itu SBY sudah menyatakan moratorium pemekaran wilayah," jelasnya.

Sayang imbauan Presiden itu tak diindahkan. "Banyak kepentingan elit lokal, uang dan politik yang menyertai (pemekaran wilayah) itu," imbuhnya.

Soal usulan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), dinilai Burhanuddin sebagai sesuatu yang lumrah. Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang penduduknya 1,2 juta, selama ini sulit mengakses Medan. Mereka justru lebih dekat dengan Padang (Sumbar).

"Tetangganya boleh dimekarkan, tapi mereka (warga Tapsel) tidak bisa. Wajar mereka emosi," tegas pria kelahiran Mandailing, Sumut ini. (Rez/mok)