"Kemarin saya telepon Pak Gubernur. Saya minta cegah konflik horizontal dalam suasana duka seperti ini. Persoalan harus jelas dulu urutannya. Kalau memang mengenai pemekaran, akan kita tinjau," ujar Mardiyanto dalam rapat kerja (raker) bersama anggota DPR Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
Menurut Mardiyanto, permasalahan ini tidak murni menjadi domain Depdagri. Masalah keamanan tentu kaitannya dengan TNI Polri. Masalah politik tentu dengan departemen lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tentu tugas kepolisian. Itu akan memberikan jawaban penjelasan sebenarnya tentang kronologisnya," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Mardiyanto, akan melihat itu sidang apa yang dilakukan DPRD Sumut. Kalau mengenai pemekaran, akan diakomodir dan dibicarakan.
"Kami imbau untuk konsolidasi kekeluargaan. Jangan sampai menjadi permasalahan di-grassroot," imbuhnya. (gus/iy)











































