Survei KPK: Layanan di MA Paling Rawan Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei integritas layanan publik di beberapa instansi pemerintah. Hasilnya, sidang tilang, sidang narkoba dan sidang pidana yang berada dalam naungan Mahkamah Agung (MA)  disinyalir paling rawan praktek korupsi.

"Ketiga sidang itu masih rawan koruptif. Itu berdasarkan experience para responden," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (4/2/2009).

Selanjutnya, praktek korupsi masih rawan di instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, PLN, Departemen Perhubungan, PT Pelindo II, Departemen Sosial dan Departemen Keuangan. Ketujuh instansi tersebut dinilai masih menerima biaya tambahan dalam mengurus layanan di tingkat pusat.

"Masyarakat juga masih permisif terhadap perilaku koruptif. Ini dilihat dari 54 persen responden memberi uang tambahan sebagai hal yang wajar," jelasnya.

Dari hasil survei ini KPK menegaskan akan lebih meningkatkan pengawasan khususnya pada 7 instansi tersebut. Jika rekomendasi KPK tidak digubris, tindakan tegas akan dilakukan.

"Seperti yang kami lakukan di Bea Cukai dan Depnakertrans kemarin," pungkasnya.

Berikut beberapa layanan lain yang masih rawan perilaku koruptif: PN Jakarta Barat, KPPN Depkeu, Lembaga Pemasyarakatan Depkumham, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Pusat, Bea Cukai, Pembuatan Sertifikat Tanah BPN, Hak Tanggungan BPN, Kargo PT Angkasa Pura II, Sewa Tempat Bandara, Pembuatan TDP Departemen Perindustrian, Kapal PT Pelindo, Parkir Bandara, Izin Operasional Depdiknas dan Kepengurusan SIM.
(mad/nrl)