Ketua DPRD Sumut Korban Syahwat Pemekaran Daerah

Jakarta - Meninggalnya Ketua DPRD Sumut Azis Angkat setelah dikeroyok para demonstran dinilai dilatarbelakangi nafsu besar sebagian pihak terhadap pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap). Pengeroyokan massa tersebut juga merupakan ekspresi demokrasi yang menerobos batas-batas etika dan kesantunan.

"Ketua DPRD Sumut bukan sekadar korban dari syahwat pemekaran. Lebih jauh, Azis Angkat adalah korban dan ekspresi politik demokrasi yang terlalu kasar dan tak terkontrol oleh etika, fatsoen dan kesantunan. Demi kepentingan pemekaran, emosi dan keinginan massa disulut dan dimanipulasi oleh kepentingan elit atas tersedianya jabatan-jabatan lokal," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada detikcom, Rabu (4/2/2009).

Menurut Anas, ekspresi dan metode perjuangan kepentingan yang kadang kala agak ugal-ugalan dan  ekspresi demokrasi yang ultrabebas, serta tidak mengindahkan fatsoen, telah melahirkan kekerasan dan memakan korban.

"Ini justru akan merusak nama baik demokrasi dan menghambat demokratisasi kita, termasuk dan bahkan terutama di tingkat lokal," katanya.

Sebelum kekerasan dan korban semakin mewarnai perjalanan demokrasi, lanjut dia, sangat penting ditanamkan kesadaran tentang konteks Timur dalam demokratisasi Indonesia.

"Yakni memberi elemen kesantunan, etika, fatsoen, dan anti-pemaksaan kehendak," ucap mantan Ketua PB HMI ini.

Dia menjelaskan, di negara-negara Barat yang liberal dan individualis saja demokrasi bisa dibangun bersama etika, fatsoen dan kesantunan.

"Apalagi di Indonesia yang berbudaya Timur dan berbasiskan spirit keagamaan, musti bisa lebih mampu membangun ekspresi demokrasi yang beradab," pungkasnya.


(lrn/nrl)