Demo Anarkis Bisa Terjadi di Rapat DPR dan Kabinet

Jakarta - Tragedi unjuk rasa anarkis di DPRD Sumatera Utara bisa saja terulang di rapat DPR-RI bahkan rapat kabinet. Demi memberi efek jera, harus ada sanksi hukum terhadap dalang dan penggerak massa aksi menuntut pemekaran wilayah itu.

"Kita bayangkan nanti di semua tempat pengambilan keputusan DPRD, DPR, mungkin rapat kabinet bisa massa masuk seperti itu. Jalan satu-satunya usut tuntas dalang di balik ini," kata anggota Komisi II DPR-RI, Ferry Mursyidan Baldan, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).

Ferry yakin aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli bukan murni aspirasi warga setempat. Massa yang diperalat untuk menyuarakan aspirasi dari segelintir orang yang mempunyai kepentingan politis tertentu dengan terbentuknya propinsi baru itu kelak.

"Saya yakin ada segelintir orang di balik ini yang punya kepentingan besar," ujarnya.

Tapi apa pun latar belakang dan alasannya, sama sekali bukan pembenaran atas tindak anarkisme. Siapa pun orang yang menggerakkan aksi unjuk rasa, tidak seharusnya mendorong massa melakukan tindak-tindak anarkis dalam aksi unjuk rasa yang merupakan bagian demokrasi.

"Jangan ajarkan masyarakat cara demokratis yang seperti ini. Pembenaran terhadap anarkisme bisa menjadi kemunduran demokrasi kita," sambung anggota FPG ini.

(lh/nrl)