DPR Desak Pemerintah Menetapkan Grand Design Otonomi Daerah

Jakarta - Ketua DPRD Sumatera Utara Azis Angkat tewas setelah dikeroyok demonstran yang menghendaki pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan. Agar tak terjadi insiden serupa, DPR mendesak pemerintah segera menetapkan grand design otonomi daerah, terutama soal pemekaran wilayah baru.

"Mencermati usulan pemekaran wilayah yang makin dinamis, kami mendesak
pemerintah segera menetapkan grand design otonomi daerah," jelas Wakil Ketua
Komisi II DPR Sayuti Ashatri menanggapi insiden tewasnya Ketua DPRD Sumut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2009).

Dikatakan dia, grand design dibutuhkan agar pemerintah dan DPR memiliki panduan yang jelas soal tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membentuk wilayah baru.

Lebih lanjut Sayuti mengakui, proposal pemekaran wilayah yang masuk ke DPR sarat wacana politik. Usulan pemekaran wilayah tidak pernah menyentuh substansi untuk mensejahterakan wilayah baru hasil pemekaran, bahkan terkesan menunjukkan gejala separatisme lokal.

"Banyak pengajuan pemekaran menunjukkan gejala separatisme lokal. Bila ada satu kelompok yang tidak setuju dengan kepemimpinan di suatu wilayah, mereka ingin memisahkan diri dengan mengeluarkan wacana pemekaran,"  lanjutnya lagi.

Sayuti berharap, grand desain otonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mengurangi kecemasan masyarakat di daerah yang menghendaki pemekaran wilayah. Jika rasa cemas bisa ditepis, dan masyarakat tidak emosional, insiden tewasnya ketua DPRD Sumatera Utara bisa dicegah.

"Sebab masyarakat yang cemas cenderung anarkis. Mungkin itu yang terjadi
disana," tutup Sayuti.

(Rez/rdf)