Dirut Pertamina yang Baru Harus Pro Perubahan

Jakarta - Kinerja Pertamina selama ini dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Sejumlah pihak menganggap hal tersebut disebabkan pimpinan Pertamina enggan
melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan perusahaan plat merah tersebut.

Untuk itu DPR mengusulkan, pengganti Dirut Arie Soemarno sebaiknya berasal
dari kalangan luar yang pro perubahan. Sebab budaya perusahaan (corporate
culture) di Pertamina saat ini sudah tidak mendukung lagi dan harus segera
dirubah.

Wakil Ketua Panitia Anggaran Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, Pertamina perlu direformasi lantaran iklim perusahaan Pertamina saat ini tidak mendukung untuk melakukan perubahan di pertamina. "Kalau orang dalam penggantinya iklim perusahaan Pertamina tidak akan berubah," kata Harry.

Karena itu, menurut Harry, Pertamina membutuhkan orang luar yang memiliki
kapasitas dan semangat untuk merubah kultur Pertamina. Dengan demikian, Pertamina mampu bersaing dengan perusahaan minyak kelas internasional.

"Ini yang kami harapkan," katanya.

Sejumlah nama calon pengganti Arie Soemarno saat ini sudah beredar. Diantaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Kardaya Warnika dan Gita Wirjawan yang berasal dari kalangan luar. Sedangkan kalangan internal muncul nama Karen Agustiawan dan Ahmad Faisal.

Sementara itu Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai
pergantian Dirut Pertamina sarat dengan muatan politik. Pasalnya, alasan
pemerintah untuk pergantian tersebut tidak jelas dan hanya menyandarkan pada kasus terjadinya kelangkaan BBM dan meledaknya Depo Plumpang.

"Apalagi ini menjelang pemilu. Jadi. terlalu kental nuansa politiknya," kata Agung saat diminta pandangannya, Minggu(1/02/2008).

Agung menambahkan, kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah beberapa waktu lalu bukan satu-satunya kesalahan pihak Pertamina. "Tetapi instansi pemerintah yang lebih tinggi juga ikut bertanggung jawab," katanya.

Lebih lanjut Agung menambahkan, jika dirut Pertamina sering digonta-ganti, maka ini tidak akan membuat Pertamina sehat. "Dan ini membuat Pertamina tidak bisa menjadi perusahaan minyak kelas dunia. Ini yang harus dipikirkan pemerintah," kata Agung.

Sedangkan Koordinator Pertamina Watch Khairuddin menilai, pergantian Dirut
Pertamina politis. Sebab jika ingin menjadikan Pertamina perusahaan kelas dunia, salah satu indikator yang diperlukan adalah adanya kepemimpinan dan manajemen yang bagus.

Hal itu bisa ditandai dengan rotasi kepemimpinan secara professional dengan
mempertimbangkan aspek good corporate governance."Inilah yang bisa
membedakan Pertamina dengan perusahaan-perusahaan seperti, Shell, British
Petroleum, Unocal, Petronas dan beberapa perusahaan minyak lainnya,'jelas dia.

Buktinya lanjut Khairuddin Sejak tahun 1998 hingga kini pertamina telah
melakukan pergantian direktur utama 6 kali. Dari Soegijanto, Martiono
Hadianto, Baihaki Hakim, Ariffi Nawawi, Widya Purnama, dan Arie H. Soemarno.

"Dengan terlalu cepatnya pergantian itu membikin pertamina semakin tidak sehat," kata Khairuddin.

Khairuddin berharap, rencana pergantian direktur pertamina harus dipertimbangkan kembali. Jangan sampai perhantian tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apalagi hanya untuk kepentingan pemilu. (zal/mad)