Kehawatiran tersebut disampaikan mantan Menteri Perekonomian Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti pada saat berbicara pada semiloka Bali Tourism Friends di hotel Kartika Plaza, Kuta, Jumat (30/1/2009). Pembicara lainnya adalah mantan hakim Makamah Konstitusi Dewa Gede Palguna.
"Selepas tahun 2010, jika tidak diantisipasi tepat pada waktunya, dengan tindakan terprogram, maka Bali akan berhadapan dengan masalah, yaitu nilai oleh pasar dunia sebagai "the destination of yesterday" (daerah wisata yang mulai dilupakan)," kata Dorodjatun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan besar yang kini dihadapi industri pariwisata Bali adalah kerusakan tata ruang pulau Bali, ketidakmampuan Bali untuk bergerak ke kegiatan berniali tambah tinggi, munculnya pesaing baru di Indonesia dan kawasan ASEAN, dan keterlambatan dalam pemodernisasian prasarana dan sarana di Bali.
Menurut Dorodjatun, Bali telah tidak dipandang unik lagi karena hilangnya bangunan berarsitektur Bali dengan merebaknya bangunan bergaya barat, kemacetan, kotor, serta sulit menemukan budaya Bali di pulau dewata.
Ia menambahkan perkembangan pariwisata di Bali telah mencapai ambang batas. Dimana, sumbangan sektor pariwisata kepada produk domestik regional bruto (PDRB) sejak 2004-2007 tidak berubah dari 30 persen padahal laju pertumbuhannya sangat cepat di atas PDRB.
"Jika tidak ditangani secara tepat maka pertumbuhannya akan stagnan," katanya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk itu, Dorodjatun berharap agar semua kebijakan perkembangan pariwisata Bali ditujukan secara aktif serta motivasi kuat untuk melawan gejala yang menuju terjadinya Bali dilupakan wisatawan.
Sementara itu, pembicara lainnya, mantan anggota Makamah Kontitusi Dewa Gede Palguna mengajak komponen pariwisata dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota melakukan manajemen destinasi satu pintu, yaitu pengelolaan pariwisata secara bersama untuk menghasilkan destinasi yang atraktif, bisa dipasarkan, berkelanjutan, serta memiliki kualitas pelayanan yang tinggi.
"Provinsi, kabupaten/kota harus rela menyerahkan sebagian kewenangan mereka kepada satu badan yang otonom untuk mendesain perencanaan manajemen destinasi Bali," kata Palguna. (gds/djo)











































