.webp)
"Ada sedikit lagi, sedang proses. Tadi saya sudah ketemu dengan tim audit BPKP, ada perbaikan sedikit. Sudah jadi, hanya perbaikan sedikit saja. Saya kira cepat itu," ujar Jampidsus Marwan Effendy di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2009).
Meski begitu, Marwan masih enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hasil audit tersebut. Menurutnya, pihaknya belum mendapat penjelasan lebih rinci mengenai hasil audit tersebut dari BPKP.
"Tapi akan segera dilimpahkan," ungkapnya.
Mengenai pengembalian dana yang rencananya akan diberikan oleh kedua tersangka mantan Dubes RI untuk China, Kuntara dan AA Kustia, dikatakan Marwan juga tinggal menunggu hasil audit.
"Tinggal nunggu ini, hitungan itu tadi. Nanti kita hitung berapa, dia harus kembalikan," imbuhnya.
Pengembalian uang dikatakan Marwan hanya akan meringankan bagi keduanya, tapi tidak akan menggugurkan tuntutan."Hukumnya kan tetap berjalan. Itu memang sudah salah kok, ada double anggaran" tandasnya.
AA Kustia dan Kuntara sebelumnya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pingutan biaya tambahan bagi pemohon visa di KBRI China atau dikenal dengan biaya kawat. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi biaya kawat.
Pungutan biaya kawat diketahui sebesar 55 Yuan atay US$ 7 per pemohon yang dikenakan kepada pemohon visa, paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI di China.
Pungutan biaya kawat dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk RRC di Beijing Nomor 280/KEP/IX/1999 tentang tarif keimigrasian 24 September 1999. Pungutan biaya tersebut mulai diterapkan sejak Mei 2000 sampai Oktober 2004. Biaya yang terkumpul diperkirakan sudah mencapai 10.275.684.85 Yuan atau US$ 9.613.00. (nov/irw)
