Enam Caleg 'Bertarung' Membela TKI di Malaysia

Malaysia - Masalah TKI selalu menjadi persoalan yang paling krusial dalam hubungan bilateral antara pemerintah RI dan Malaysia. Enam caleg yang bertarung di dapil DKI Jakarta 2 pun tidak ketinggalan saling berlomba berkampanye menjadi 'pembela' TKI.

"Acara ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Malaysia oleh mahasiswa. Enam caleg dari Dapil DKI Jakarta 2 berkampanye politik bersama memaparkan visi misi mereka, lalu dibedah oleh panelis ahli dan dicecar pertanyaan dari masyarakat. Terakhir, mereka diikat dalam kontrak politik," ujar Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia Irfan Syauqi Beik dalam Bedah Caleg Dapil DKI Jakarta 2.

Bedah caleg yang bertemakan 'Menjaga Amanah WNI di Malaysia' itu digelar di KBRI Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak, Malaysia, Selasa (27/1/2009).

Keenam caleg tersebut adalah Mohamad Sohibul Iman (PKS), Ade Daud Nasution (PAN), Jerry AK Sambuaga (Golkar), Wawan Syakir Darmawan (Partai Demokrat), Zainul Abidin (Partai Hanura), dan Magfhur Machrodji (PKB).

Sedangkan penelis ahli antara lain Pengamat Politik UI Muhammad Ali Berawi, Akademisi M Shobri Abdul Madjid, dan Presiden Union Migrant (UNIMIG) Indonesia Muhammad Iqbal.

Wakil Dubes Tatang B Razaq mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia masih menghadapi masalah yang krusial, terutama mengenai TKI.

"Ini sudah menjadi tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan, termasuk tugas di legislatif," cetusnya.

Dia mencontohkan, keputusan Malaysia untuk mem-PHK-kan 200 ribu tenaga kerja asing secara bertahap terkait krisis global, 40 ribu diantaranya merupakan TKI. Hingga saat ini, lanjut dia, sudah ribuan TKI yang di PHK dan ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur. Sebagian besar dari mereka yang di-PHK tidak boleh pulang, tapi dikenakan biaya pinalti dan pajak oleh outsourcing.

"PHK kebanyakan di wilayah semenanjung. Saya sudah laporkan ke Jakarta. Karena itu saya minta para caleg juga dapat membantu melalui legislasi jika berhasil masuk parlemen dengan membuat peraturan yang memudahkan TKI. pemerintah juga harus melobi Malaysia, apalagi nanti ada pergantian kepemimpinan di Malaysia pada bulan Maret," jelas Tatang.

Pada kesempatan itu, Menurut Caleg PKS Shohibul Iman, selain upaya diplomasi Government to Government antara pemerintah RI dan Malaysia, upaya lain harus dilakukan seperti Party to Party dan People to People untuk meningkatkan kualitas diplomasi.

"Misalnya, perwakilan-perwakilan partai yang ada di sini, dapat melakukan lobi dengan partai pamerintah di Malaysia. Sehingga hasilnya dapat di follow up di tingkat legislatif di Indonesia," tutur Iman.

Selain komitmen pembelaan terhadap TKI, keenam caleg tersebut juga banyak memaparkan visi mereka mengenai masalah terminal 3 TKI di Bandara Soekarno Hatta, hubungan Indonesia-Malaysia, dan korupsi di parlemen.

Acara tersebut diakhiri dengan kontrak politik bersama mengenai komitmen berpihak dan peduli pada persoalan WNI di Malaysia yang disaksikan para pejabat KBRI Kuala Lumpur dan 300-an WNI yang hadir. (rmd/fiq)