Fakta: Cabut Izin Trayek Armada yang Mogok Beroperasi!

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta diminta tak perlu takut dengan ancaman mogok dari Organda terkait penurunan tarif Rp 500. Sebaliknya, Pemprov DKI harus bertindak tegas dengan mencabut izin trayek armada yang mogok beroperasi.

Demikian disampaikan Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Sabtu (24/1/2009).

"Sebagai eksekutor Pemprov DKI harus tegas, jangan takut dengan gertak sambal Organda. Kalau memang Organda menghasut operator untuk mogok, tangkap saja. Inikan sudah menjadi keputusan pemerintah, Organda harus patuh," ujar Azas Tigor.

Azas Tigor menegaskan, aksi mogok memang merupakan hak setiap orang untuk menunjukkan sikapnya. Namun pelaksanaannya jangan sampai menggangu kepentingan publik.

"Kalau Organda menyerukan mogok di jam sibuk, itu tidak benar. Fakta akan melaporkan Organda ke Polisi jika mereka melakukan hal itu," ungkap Azas Tigor.

Pengacara publik ini juga menilai, alasan penolakan Organda terhadap penurunan tarif sebesar Rp 500 mengada-ada. Menurut Azas, nilai tersebut sudah sangat rasional jika dibandingkan dengan penurunan harga BBM saat ini.

"Saya juga operator, punya 9 metromini. Alasan onderdil mahal dan sebagainya dari Organda itu mengada-ada. Jangan waktu BBM naik, tanpa di suruh mereka langsung menaikan tarif. Tapi giliran BBM turun, mereka menolak menurunkan tarif. Inikan mau enaknya sendiri," tukas Azas Tigor.

Azas Tigor menambahkan, Fakta mendesak Gubernur DKI untuk membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah akan mudah mendapatkan informasi mengenai operator-operator yang nakal di lapangan.

"Warga juga bisa memberikan informasi ke Fakta melalui telepon (021) 8569008. Kita akan laporkan ke polisi kalau ada operator yang menolak menurunkan tarif," demikian Azas Tigor. (djo/djo)