Mereka mengadu ke Komisi IX DPR, meminta agar pemerintah memberikan jaminan kehidupan dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada waria. Mereka pun jadi pusat perhatian.
"Kami mengeluhkan pemenuhan pelayanan publik kepada waria. Kami meminta DPR untuk bisa menyalurkan aspirasi hasil pertemuan nasional waria di Jabar agar waria penyandang masalah sosial, ekonomi dan kesehatan dapat diperhatikan oleh pemerintah," ujar Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) Yulianus Rettoblaut di Gedung DPR, Senayan, DPR, Kamis (22/1/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hak kita selama ini tidak dipenuhi, karena selalu ada diskriminasi di antara kelompok waria. Kami minta DPR desak pemerintah agar memperhatikan perlindungan hukum, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang lebih baik kepada waria," ujar Yuli yang pernah mengikuti seleksi anggota Komnas HAM ini.
"Kami adalah WNI yang punya hak yang sama dengan yang lain," imbuh Mama Yuli yang mengenakan jas warna hitam.
Senada dengan Yuli, anggota FKWI lain, Irma Subekti, mengatakan, para waria selama ini termarjinalkan lantaran kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kaum waria. "Sampai sekarang ada stigma diskriminasi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memeprhatikan hak-hak waria," cetus Irma yang tampil cantik dengan mengenakan baju ketat warna hijau menyala ini.
Tiba di ruang rapat Komisi IX DPR, puluhan waria yang rata-rata berdandan menor dan tampil seksi ini disambut cipika-cipiki oleh anggota DPR.Β
(anw/nrl)











































