KPK Akan Awasi Kepolisian

Jakarta - Polisi menjadi peringkat pertama institusi yang paling sering disuap versi Transparency International Indonesia (TII). KPK akan segera masuk ke Kepolisian untuk mengawasinya.

"Ya masuklah, kita akan coba walaupun itu kecil-kecil tapi kan masyarakat banyak yang diminta," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibid Samad Riyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (21/1/2009).

TII melakukan survei suap terhadap 15 instansi pemerintah dan kepolisian menempati peringkat pertama.Dari 1.218 pelaku bisnis yang diwawancari, 48 persen mengaku pernah memberikan suap kepada polisi.

Ditempat kedua ditempati oleh Bea Cukai. Dari 423 jumlah responden, 41 persennya mengaku pernah dimintai uang suap. Total jumlah penerimaan uang suap di lembaga ini mencapai Rp 3,27 juta.

Kemudian berturut-turut adalah kantor Imigrasi, DLLAJR. Pemda Kota, Pertanahan Nasional dan Perlindo. Yang menarik adalah lembaga peradilan. Meski dari 204 responden hanya 30 persen yang mengaku pernah diminta suap, namun total penerimaan uangnya sangat fantastis, sebesar Rp 102,4 juta.

Bibid memberi apresiasi terhadap survei yang dilakukan TII karena menyentuh pelayanan publik. Terlebih tahun 2009 KPK akan prioritas pada penertiban pelayanan publik.

Menurut Bibid, data yang dimiliki TII juga akan dijadikan data KPK. Survei ini, lanjut Bibid, menggambarkan persepsi masyarakat.

"Ini indikasi bagaimana persepsi masyarakat kepada pelayanan publik yg dikerjakan oleh penyelenggara negara," pungkasnya. (mok/irw)