Polisi Paling Sering Disuap, Pengadilan Paling Serakah

Jakarta - Polri ditasbihkan menjadi institusi yang paling sering terjadi parktek suap-menyuap. Sedangkan lembaga peradilan di Indonesia menjadi lembaga yang paling banyak menerima uang suap.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang diadakan Transparency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Suap 15 Institusi Publik di Indonesia di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2009).

Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, indeks ini untuk mengukur sejauh mana interaksi antara pelaku bisnis dengan institusi politik yang terjadi suap dibandingkan total kontrak. Dari 1218 pelaku bisnis yang diwawancari, 48% mengaku terjadi interaksi suap.

"Hampir setengahnya melibatkan interaksi suap," kata Frenky.

Jika dijumlah, rata-rata penerimaan suap di kepolisian sebesar Rp 2,27 juta. Di tempat kedua ditempati oleh Bea Cukai. Dari 423 jumlah responden, 41% nya mengaku pernah dimintai uang suap. Total jumlah penerimaan uang suap di lembaga ini mencapai Rp 3,27 juta.

Kemudian berturut-turut adalah kantor Imigrasi, DLLAJR. Pemda Kota, Pertanahan Nasional dan Perlindo. Yang menarik adalah lembaga peradilan. Meski dari 204 responden hanya 30 % yang mengaku pernah diminta suap, namun total penerimaan uangnya sangat fantastis, sebesar Rp 102,4 juta.

"Angka ini cukup spektakuler," ujar Frenky.

Dari 3.841 responden meliputi pelaku bisnis 2.371 responden, tokoh masyarakat 396 responden dan pejbat publik 1.074 responden, semua ingin supaya institusi hukum menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. (mok/ndr)