"Kami mempertanyakan konsistensi dari negara dan negara ini adalah yangย menyusun UU untuk betul-betul memberdayakan perempuan dalam bidang politik dan juga permasalahan bangsa. Menganggap perempuan juga menganggap bangsa," kata Meuthia di kantor Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (20/1/2009).
Zipper system kini menjadi kontroversi. Sejumlah caleg laki-laki menyuarakan penolakan. Sementara sejumlah aktivis dan caleg perempuan memberikan dukungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Challenges itu selalu ada. Tantangan dan semuanya tidak ada jaminan bahwa pilihan jalan A atau C tetap sama beratnya. Saya kembali lagi mengetuk hati bahwa sudah ada keputusan negara untuk memberdayakan perempuan," katanya.
Menurut Meuthia, dalam pertemuan tersebut Menkum HAM memberi penjelasan dan bersikap bijaksana menanggapi kontroversi zipper system. "Solusi ini sulit, tidak ada formula yang lebih berhasil. Ini semua yang kita lakukan tapi nggak bisa jaminan," imbuhnya. (gus/iy)











































